BPPRD

1. Standar Pelayanan PBB P2 Mutasi
Dokumen ini berisi informasi mengenai tata cara dan persyaratan dalam melakukan mutasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Klik di sini untuk mengunduh Standar Pelayanan PBB P2 Mutasi.

2. Standar Pelayanan PBB P2 Objek Pajak Baru
Dokumen ini menjelaskan prosedur pendaftaran objek pajak baru untuk PBB P2. Klik di sini untuk mengakses Standar Pelayanan PBB P2 Objek Pajak Baru.

3. Standar Pelayanan BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika terjadi perolehan hak atas tanah atau bangunan. Dokumen ini memberikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme pembayaran, syarat administrasi, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Unduh selengkapnya melalui tautan Standar Pelayanan BPHTB.

4. Standar Pelayanan Pajak Daerah Reklame
Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengajukan izin reklame, dokumen ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai prosedur, biaya, serta ketentuan teknis. Klik di sini untuk membaca Standar Pelayanan Pajak Daerah Reklame.

5. Standar Pelayanan Pembuatan NPWPD Online
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sangat penting sebagai identitas wajib pajak. Dokumen ini memberikan panduan pendaftaran NPWPD secara online, mulai dari alur registrasi, dokumen yang dibutuhkan, hingga estimasi waktu layanan. Silakan unduh Standar Pelayanan Pembuatan NPWPD Online untuk informasi lebih detail.

6. Standar Pelayanan Retribusi Daerah (Rumah Dinas)
Bagi masyarakat yang menggunakan rumah dinas, terdapat kewajiban retribusi yang diatur pemerintah daerah. Dokumen ini memuat penjelasan tentang hak dan kewajiban, syarat administrasi, serta prosedur pembayaran. Klik tautan berikut untuk membaca Standar Pelayanan Retribusi Daerah (Rumah Dinas).

7. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan PBB P2
Apabila wajib pajak merasa keberatan terhadap ketetapan PBB P2, tersedia mekanisme resmi untuk mengajukan keberatan. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pengajuan, syarat yang harus dipenuhi, serta jangka waktu penyelesaian. Unduh panduannya melalui Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan PBB P2.